UMK 2026 Masih Dikaji, 11 Kabupaten/Kota di Jateng Jadi Sampel Survei

ABOUT SEMARANG – Pemerintah pusat tengah melakukan kajian mendalam terhadap regulasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026.

Proses ini dilakukan melalui survei di beberapa wilayah, termasuk 11 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Ahmad Aziz, mengungkapkan bahwa survei ini merupakan bagian dari penelaahan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama Dewan Ekonomi Nasional.

“Sekarang sedang diadakan survei di provinsi dan kabupaten/kota. Di Jawa Tengah, ada sekitar 11 titik yang disurvei,” ujar Ahmad Aziz, seusai mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng di Kantor Gubernur Jateng, Selasa (8/7/2025).

Ia berharap, rumusan formula baru terkait UMK 2026 bisa rampung dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan. Harapannya, formulasi ini tidak hanya berlaku untuk tahun 2026, tetapi juga dapat digunakan untuk tahun-tahun berikutnya.

“Peraturan ini nanti tidak parsial, tetapi komprehensif. Bisa diterima semua pihak, menjamin kepastian bagi perusahaan dan juga perlindungan bagi pekerja,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya menjaga hubungan industrial yang sehat antara pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerja, terutama terkait penetapan upah minimum dan upah sektoral.

“Upah minimum harus dibahas secara terbuka, melibatkan pengusaha dan pekerja. Jangan sampai menimbulkan gejolak atau menyebabkan perusahaan hengkang secara perlahan,” ujar Luthfi.

Ia menambahkan, Pemprov Jateng terus berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tidak hanya dari aspek upah, tetapi juga melalui penyediaan fasilitas pendukung seperti daycare, ruang laktasi, koperasi buruh, hingga jaminan kesehatan, serta dukungan transportasi dan perumahan.

“Kondusivitas, keamanan, dan kemudahan perizinan harus dijaga, agar investor terus tertarik masuk ke Jateng,” tambahnya.

Ketua Apindo Jawa Tengah, Frans Kongi, menyatakan komitmennya untuk mendukung langkah pemerintah demi menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Kami menyambut baik inisiatif seperti penyediaan daycare dan koperasi buruh. Ini langkah positif yang menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga kerja,” tandas Frans.***